Berita Menarik Indonesia -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal yang penting bagi suatu pemerintahan.
Melalui APBN, pemerintah bisa mengatur pengeluaran dan pendapatan dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun berjalan.
Ekonom Institute for Development of Economics dan Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, setiap tahun polik, belanja negara khususnya program bantuan sosial akan melonjak. Hal itu menurut Eko wajar karena pemerintah ingin mengambil hati rakyat demi memenangkan kontestasi politik. Agen BandarQ
"Memang ada siklus seperti itu waktu masa Presiden Soesilo Bambang Yodhoyono juga seperti itu. Menjelang pemilu, lonjakan pasti akan terjadi di sisi program bantuan sosial dan kementerian yang langsung terkait dengan sosial," ujar Eko saat dihubungi Berita Menarik Indonesia, Kamis (16/8).
Melalui program bantuan sosial, rakyat bisa langsung merasakan keberadaan pemeritah yang sedang berjalan.
Pernyataan Eko terkonfirmasi, tahun depan, pemerintah mengalokasikan belanja negara mencapai Rp2.439,7 triliun atau menanjak sekitar 9,86 persen dibandingkan alokasi tahun ini, Rp2.220,7 triliun.
Belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.607,3 triliun dan serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp823,triliun.
Dari total belanja tersebut, sekitar Rp381 triliun dialokasikan untuk anggaran program perlindungan sosial. Angka itu melonjak 31,9 persen dibandingkan alokasi APBN 2018 yang hanya Rp287 triliun.
Lonjakan tersebut terbilang pesat. Pasalnya, pada 2016 pertumbuhannya hanya 4,2 persen, 2017 5,2 persen, dan 2018 diperkirakan hanya 5 persen.BandarQ
Sebagian besar anggaran program perlindungan sosial diperuntukkan bagi subsidi yaitu sekitar Rp220,9 triliun. Sisanya ada yang dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Bantuan Pangan Nontunai hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjadi kementerian teknis yang menyalurkan sebagian besar bantuan sosial juga terdongkrak. Alokasi anggaran untuk Kemensos naik dari Rp41,3 triliun pada 2018 menjadi Rp58,9 triliun.
Menurut Eko, kenaikan anggaran program bantuan sosial akan berkontribusi positif pada perekonomian, khususnya konsumsi domestik yang merupakan penopang perekonomian terbesar di Indoesia. Di saat bersaman, peningkatan anggaran program bantuan sosial juga akan meningkatkan peran belanja pemerintah dalam perekomian yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,3 persen pada 2019.
Upaya untuk menjaga kedua faktor tersebut menjadi krusial mengingat kondisi perekonomian global tahun depan diperkirakan Eko masih akan diliputi oleh ketidakpastian sama seperti tahun ini. Pemicunya berasal dari sentimen geopolitik antar negara, perang dagang Amerika Serikat dan mitra dagang utamanya, serta tren pengetatan di sektor moneter. BandarQ
"Di dalam negeri, tahun politik juga membuat pasar wait and see siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya Jokowi atau Prabowo," ujarnya.
Hal itu akan membuat sektor investasi dan perdagangan internasional bakal menghadapi tantangan berat. Untuk itu, pemerintah perlu melanjutkan reformasi birokrasi, perbaikan iklim usaha, dan mendorong industri berorientasi ekpor maupun yang mensubstitusi impor.
Belanja yang ekspansif tanpa diiringi dengan kenaikan pendapatan akan membuat defisit APBN membengkak. Hal itu telah disadari oleh pemerintah.Agen BandarQ
Kenaikan belanja tahun depan diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara sebesar 13 persen dari Rp1.894,7 triliun pada APBN 2018 menjadi Rp2.142,5 triliun. Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.781 triliun yang tumbuh 15 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp361,1 triliun dan hibah sekitar Rp400 miliar.
Akibatnya, defisit negara tahun depan diperkirakan bakal menciut dari 2,19 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menjadi 1,84 persen. Meski dalam realisasinya, target deifisit bisa meleset mengingat perekonomian global belum sepenuhnya pulih.
"Dengan kenaikan target perpajakan sebesar 15 peren sebenarnya masih cukup berat jika melihat kondisi sekarang," jelasnya.Agen BandarQ
Namun demikian, Eko mengapresiasi bahwa target defisit tahun depan menurun menjadi 1,84 persen terhadap PDB. Dengan defisit yang menciut, pemerintah memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam mengelola fiskal apabila terjadi kejutan selama tahun berjalan. Eko mengingatkan bahwa Undang-undang Keuangan Negara mengatur defisit negara maksimal 3 persen dari PDB.
"Saya kira menurunkan defisit menjadi 1,84 persen memungkinan. Jika ingin mendorong belanja, tinggal penerimaan yang harus mengikuti lebih kencang," ujarnya.
Senada dengan Eko, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal menilai tahun politik menjadi alasan utama belanja tahun depan cukup ekspansif.
"Tahun depan memang arahnya ke arah sana. Karena tahun politik, belanja sosial digenjot," ujar Faisal.
Di sisi lain, pemerintahan Jokowi mengerem belanja infrastruktur yang dampaknya baru terasa dalam jangka menengah dan panjang. Tercatat, belanja infrastruktur tahun depan hanya tumbuh 2,4 persen menjadi Rp420,5 triliun. Sebagai pembanding tahun ini, alokasi belanja infrastruktur naik 8,2 persen.
Jika melihat asumsi makro ekonomi pemerintah, menurut Faisal, kenaikan belanja tersebut cukup realistis. Tahun depan, selain pertumbuhan yang dipatok 5,3 persen, pemerintah juga mematok target inflasi sebesar 3,5 persen, kurs rupiah Rp14.400 per dolar AS, suku bunga SPN 5,3 persen, dan harga minyak mentah Indonesia US$70 per barel.Agen BandarQ
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sri tidak ingin mengaitkan kenaikan belanja untuk program sosial dikaitkan dengan tahun politik.
"Menurunkan kemiskinanan kan sudah menjadi programnya pemerintah selama ini," ujar Sri Mulyani usai konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8).
Sri Mulyani mengungkapkan peningkatan alokasi anggaran bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah yang ingin menekan angka kemiskinan tahun depan dari 9,82 persen menjadi ke kisaran 8,5 hingga 9,5 persen.
Misalnya, pemerintah meningkatkan anggaran PKH melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen bersyarat dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima karena berdasarkan kajian internasional pemberian bantuan langsung merupakan cara paling efektif untuk menekan kemiskinan
"Program untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang dianggap paling efektif, salah satunya adalah PKH," ujarnya.Agen BandarQ
Sri Mulyani mengingatkan bahwa APBN merupakan instrumen yang efektif untuk menstabilkan dan mendorong keberlanjutan perekonomian dan pembangunan. Dalam merancang RAPBN 2019 pemerintah ingin menciptakan kebijakan fiskal yang sehat, adil dan mandiri.
Dengan mengusung tiga strategi utama yaitu mobiliasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif dan efektif, penguatan value for money pada program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.
Mengerek belanja negara untuk melanggengkan masa pemerintahan sah-sah saja selama dilakukan tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal negara.
Ayo kunjungi kami di SUMOQQ ^o^
Aplikasi Poker V 8 Jenis Games Terfokus pada Game Kartu
BONUS UTAMA : REFERALL 20% + ROLLINGAN 0.5%
Untuk Info Lengkap Dan Info Bonus Istimewa Lainnya Hubungi Kami, CS Ramah Responsif :
*Pin BBM : D8ACD825
*Line : asiasumo
*WeChat : sumo99qq
*Livechat : WWW.ASIASUMO.COM
ATAU
KLIK DIBAWAH INI UNTUK BERGABUNG :
0 comments:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.