BANDARQ | ADUQ | BANDARPOKER | POKER
DOMINO99 | CAPSASUSUN | SAKONGONLINE | BANDAR66
Gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila, Megawati Sukarnoputri, yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu menuai kritik.
Pertama, jumlahnya mencapai Rp112 juta dianggap terlalu tinggi di tengah-tengah melemahkanya ekonomi Indonesia, dan kedua, karena dianggap tidak sesuai dengan beban kerja anggota badan.
Peneliti politik dari The Habibie Center Bawono Kumoro mempertanyakan kepatutan dari keputusan presiden yang membayar Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah sebesar Rp112 juta per bulan, Kepala BPIP Yudi Latif digaji Rp76 juta dan staf ahli sebesar Rp36 juta per bulan.
Ditambahkannya, "Dan kemudian apakah alasan untuk memberikan fasilitas keuangan sebesar itu berbanding lurus dengan beban kerja atau tugas kenegaraan yang diberikan, dibebankan kepada BPIP itu."
UKP Pancasila untuk perda-perda yang tak sesuai Pancasila
Pancasila dan keragaman dalam bulutangkis yang berhasil kibarkan 'merah putih'
Beban kerja BPIP, menurut Romo Benny Susetyo, yang menjadi anggota Satgasus (Satuan Tugas Khusus) perekrutan pegawai BPIP, sangat penting untuk menangkal radikalisme yang bertumbuh semakin subur akhir-akhir ini.
BPIP sendiri tadinya adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), lembaga nonstruktural yang dibentuk pada Juni tahun lalu.
Romo Benny Susetyo yang sebelumnya adalah anggota UKP PIP, memaparkan tugas BPIP yang memiliki kewenangan lebih dibanding UKP PIP yang sekedar memberi rekomendasi kepada presiden.
"Jadi bagaimana persoalannya sekarang nilai-nilai Pancasila itu tidak seperti model yang dulu - model Orba itu kan model doktrinal. Tapi sekarang bagaimana Pancasila itu dicintai oleh generasi milenial."
Gaji pegawai publik sekelas CEO
Namun apa istimewanya badan ini sehingga gajinya setinggi itu?
Gaji ketua dewan pengarahnya bahkan hampir dua kali lebih besar dibanding gaji dan tunjangan presiden.
Pemerintah, kata juru bicara kepresidenan Johan Budi, mempunyai alasan di balik pemberian gaji ketua lembaga yang dibentuk pekan lalu itu.
"Kepala Badan PIP itu disetarakan dengan menteri. Tentu ada konsekuensi ketika disamakan dengan menteri, baik kepala BPIP-nya maupun dewan pengarahnya," terang Johan Budi.
Peneliti politik Bawono Kumoro mengkhawatirkan gaji selangit ini akan mengundang persepsi negatif dari publik, sebagai sarana 'balas budi' Presiden Jokowi.
"Kalau kita lihat orang-orang yang berjasa di masa kampanye banyak yang menjadi komisaris ya, ada di Adhi Karya, ada di Telkomsel, ada di Jasa Marga, Bank BRI," kata Bawono.
"Apakah BPIP ini dibentuk untuk mengakomodasi mereka yang tidak tertampung di komisaris-komisaris BUMN, kabinet, artinya tidak ada tempat lain untuk mengakomodasi mereka secara politik?"
Namun hal itu disanggah oleh Johan Budi yang mengatakan bahwa kerja dewan pengarah "jangan disamakan dengan kerja kasar."
Bagaimanapun, sulit mengukur output dari BPIP ini karena berurusan dengan ideologi.
Pejabat lain yang outputnya bisa diukur, seperti Gubernur BI yang mengatur stabilitas rupiah dan ekonomi bergaji Rp170 juta per bulan, atau gaji dan tunjangan ketua KPK yang memberantas korupsi hanya sebesar Rp70 juta.